Faktaberitaindonesia.net, TANGERANG — Ketua Umum Komite Jurnalis Nusantara Independen (KJNI), Arul, menyampaikan kritik terhadap pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepolisian, khususnya dalam menerima laporan masyarakat, menindaklanjuti pengaduan, serta memberikan kepastian hukum kepada setiap pencari keadilan, Selasa 3/11/26.
Menurut Arul, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri tidak cukup dibangun melalui slogan, janji, maupun imbauan agar masyarakat percaya kepada kepolisian.
Kepercayaan tersebut harus dibuktikan melalui tindakan nyata, pelayanan yang profesional, serta keseriusan dalam menindaklanjuti setiap laporan.
“Jangan hanya meminta masyarakat percaya kepada Polri, tetapi tunjukkan bahwa setiap laporan rakyat benar-benar didengar, setiap pengaduan ditindaklanjuti, dan setiap pencari keadilan mendapatkan kepastian.
Sebab, bagi masyarakat kecil, diabaikan oleh pelayanan hukum sama menyakitkannya dengan tidak mendapatkan keadilan,” tegas Arul.
Ia menilai, masyarakat yang datang ke kantor kepolisian membawa harapan agar persoalan yang dihadapinya mendapatkan perhatian dan penanganan sesuai ketentuan hukum.
Karena itu, setiap laporan harus diterima secara profesional, ditangani secara transparan, dan diberikan informasi mengenai perkembangan penanganannya.
Arul juga menegaskan bahwa kritik terhadap pelayanan kepolisian bukanlah bentuk permusuhan terhadap institusi Polri.
Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kepedulian masyarakat agar institusi penegak hukum semakin responsif, terbuka, dan mampu menjawab harapan publik.
Menurutnya, kepercayaan publik tidak bisa dipaksakan, kepercayaan tumbuh ketika masyarakat merasakan langsung bahwa hak-haknya dihormati dan pengaduannya mendapatkan perhatian yang semestinya.
“Jangan sampai masyarakat hanya diminta bersabar tanpa mendapatkan kejelasan. Penegakan hukum harus memberikan kepastian, bukan justru menambah ketidakpastian bagi mereka yang mencari keadilan,” tambahnya.
Arul berharap jajaran kepolisian di seluruh tingkatan senantiasa mengedepankan pelayanan yang humanis, profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Baginya, ukuran kepercayaan masyarakat bukan terletak pada seberapa sering slogan pelayanan digaungkan, melainkan seberapa nyata masyarakat merasakan kehadiran negara melalui pelayanan kepolisian.
(Redaksi)
