Faktaberitaindonesia.net, Aceh Singkil – Para camat se-Kabupaten Aceh Singkil yang diwakili oleh Camat Kuala Baru, Mansurdin, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap dinamika politik daerah yang dinilai berpotensi menghambat pembangunan dan pelayanan publik. Hal tersebut disampaikan dalam forum penyampaian aspirasi masyarakat di depan Kantor DPRK Aceh Singkil, Rabu (08/04/2026).
Dalam penyampaiannya, Mansurdin menegaskan bahwa kehadirannya bersama para camat bukanlah untuk melakukan aksi demonstrasi, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menyuarakan kepentingan masyarakat yang dinilai mulai terabaikan akibat belum disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil.
“Kami hadir bukan untuk berunjuk rasa, tetapi membawa suara masyarakat yang berharap adanya kepastian. Jangan sampai dinamika politik justru mengorbankan kepentingan publik,” ujarnya dengan nada tegas.
Ia mengingatkan bahwa perdebatan politik adalah hal yang wajar dalam proses demokrasi, namun tidak boleh melupakan esensi utama, yakni kesejahteraan rakyat. Menurutnya, pelayanan publik dan pembangunan daerah harus tetap menjadi prioritas utama.
“Silakan berdebat demi kepentingan Aceh Singkil, tapi jangan korbankan masyarakat. Buktikan bahwa perdebatan itu benar-benar untuk kepentingan rakyat, dengan pelayanan yang optimal dan maksimal,” tegas Mansurdin.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dampak dari belum disahkannya APBK tidak hanya dirasakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga oleh seluruh instansi pemerintahan hingga para kepala desa di Kabupaten Aceh Singkil. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat jalannya roda pemerintahan serta memperlambat pelayanan kepada masyarakat.
Para camat berharap adanya kepastian anggaran agar berbagai program pembangunan dan pelayanan publik dapat kembali berjalan normal. Mereka menilai bahwa pengesahan APBK merupakan langkah krusial yang tidak bisa lagi ditunda.
Senada dengan itu, Camat Singkil, Kairuddin, turut mendesak pimpinan DPRK Aceh Singkil agar segera mengambil langkah strategis dengan mengesahkan APBK. Ia menegaskan bahwa keterlambatan ini dapat berdampak luas terhadap stabilitas pelayanan publik di daerah.
“Masyarakat menaruh harapan besar kepada para pemangku kebijakan. Pengesahan APBK bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut keberlangsungan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” ujarnya.
Kini, seluruh elemen masyarakat Aceh Singkil menanti langkah nyata dari para pemangku kebijakan agar dinamika politik yang terjadi tidak berlarut-larut dan segera berujung pada keputusan yang berpihak kepada kepentingan rakyat., {syah}
