Faktaberitaindonesia.net, SIDOARJO — Proyek Peningkatan Depan SMP 2 Tanggulangin pada ruas Ngaban–Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, mendapat sorotan dari Tim Investigasi DPD LIRA Sidoarjo. Proyek yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo tersebut memiliki nilai kontrak Rp3.308.242.149,62 yang bersumber dari APBD Kabupaten Sidoarjo. Selasa (18/08/2026).
Tim Investigasi DPD LIRA Sidoarjo yang dipimpin Joko menemukan sejumlah hal yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaan proyek tersebut. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, terdapat beberapa aspek administrasi, pengawasan, keselamatan kerja, hingga teknis pekerjaan yang dipertanyakan.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah papan informasi proyek yang dinilai tidak lengkap. Joko LIRA menyebut papan informasi tersebut tidak mencantumkan volume pekerjaan secara jelas. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai pekerjaan pemerintah penting agar masyarakat dapat mengetahui secara lengkap spesifikasi dan penggunaan anggaran proyek.
Selain persoalan papan informasi, Joko LIRA juga mempertanyakan keberadaan konsultan pengawas di lokasi pekerjaan. Saat dilakukan pemantauan, pengawas konsultan disebut tidak berada di tempat. Kondisi tersebut dinilai perlu diklarifikasi karena pengawasan merupakan bagian penting dalam memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak dan spesifikasi teknis.
Dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, Joko juga mengungkapkan adanya pekerja yang disebut tidak menggunakan perlengkapan keselamatan secara lengkap. Alat pelindung kepala dan sepatu boots disebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Temuan tersebut menurut Joko LIRA perlu menjadi perhatian pihak pelaksana maupun pengawas proyek.
Tim Investigasi LIRA selanjutnya menyoroti pekerjaan pemasangan batu. Berdasarkan pengamatan mereka, pemasangan batu disebut dilakukan tanpa penggalian sebagaimana yang dipersoalkan oleh tim di lapangan. Joko LIRA menilai kondisi tersebut perlu dijelaskan oleh pihak teknis agar dapat diketahui apakah metode pekerjaan tersebut telah sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi dalam kontrak.
Proyek tersebut dilaksanakan oleh CV Arsyila Jaya Konstruksi, sementara pengawasan tercantum dilakukan oleh PT Mitra Cipta Engineering. Dengan nilai pekerjaan mencapai lebih dari Rp3,3 miliar, Joko LIRA menilai masyarakat berhak mendapatkan informasi dan memastikan bahwa setiap tahapan pekerjaan benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan.
Joko LIRA mengatakan pihaknya telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kabid Bina Marga Kabupaten Sidoarjo melalui pesan WhatsApp terkait sejumlah temuan tersebut. Namun, hingga berita ini disusun, menurut Joko, pesan konfirmasi tersebut belum mendapatkan respons.
Atas sejumlah temuan itu, Joko LIRA pihaknya mempertanyakan transparansi serta kualitas pelaksanaan proyek. Ia juga menyebut adanya dugaan indikasi mark-up anggaran, namun dugaan tersebut masih merupakan pernyataan dari pihak LIRA dan memerlukan pembuktian serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
LIRA (Joko) meminta Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo memberikan penjelasan terbuka mengenai spesifikasi pekerjaan, volume pekerjaan, metode pelaksanaan, pengawasan, serta penggunaan anggaran proyek tersebut. Klarifikasi dinilai penting agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat mengenai pelaksanaan proyek bernilai miliaran rupiah tersebut.
Joko LIRA menegaskan pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap proyek tersebut dan mendorong instansi berwenang melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan dokumen kontrak. Menurutnya, pengawasan masyarakat terhadap proyek yang menggunakan uang negara merupakan bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pembangunan.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, CV Arsyila Jaya Konstruksi, maupun PT Mitra Cipta Engineering belum memberikan klarifikasi terkait sejumlah sorotan tersebut. Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan agar pemberitaan berimbang dan masyarakat memperoleh informasi yang utuh.
(Red/Tim)
